2. Jelaskan mengapa kita harus peduli dengan masalah korupsi

Mata pelajaran: IPS Sejarah

Kelas: XII SMA

Kategori: Perubahan Politik Global

Kode Kategori berdasarkan kurikulum KTSP:12.3.3

Kata kunci: korupsi

 

JAWABAN:

Kita harus peduli dengan masalah korupsi karena:

Tindakan korupsi pada tingkatan pemerintahan suatu negara sangat merugikan karena berpotensi meningkatnya kemiskinan di suatu negara. Selain itu, negara juga mengalami kerugian materi yang tidak sedikit. Korupsi bersifat menguntungkan diri sendiri, namun merugikan kepentingan umum dan Negara. Berdasarkan data dari Transparency Indonesia, Indonesia menduduki peringkat 12 dari total 175 negara sebagai negara terkorup.

 

Korupsi harus diberantas mulai dari akar-akarnya yaitu kelompok yang memrintah dan penanggulangannya harus pula melibatkan seluruh kelompok tersebut.

 

PEMBAHASAN:

Menurut perspektif keadilan atau pendekatan hukum, korupsi ialah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Korupsi merupakan mengambil secara tidak jujur perbendaraan milik public atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri. Penyebab utama korupsi ialah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah.  

 

Korupsi sudah terjadi pada bangsa ini sejak kemerdekaan tetpi sejak itu pula sudah ada upaya pemberantasan korupsi sejak tahun 1960-an. Semenjak adanya korupsi maka kini negara Indonesia yang berpenduduk sekitar 260,58 juta jiwa ini dihambat kemajuannya karena praktik suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan jenis-jenis turunan korupsi lainnya.

 

Nilai eksplisit kerugian negara akibat korupsi selama ini sebesar Rp 203,9 triliun. Akan tetapi, hukuman finansial yang diterima oleh para koruptor hanya Rp 21,36 triliun (10,42%). Artinya ada Rp 182,64 triliun yang telah dinikmati koruptor namun tidak diminta kembali.

 

Masyarakat justru dibebankan melalui pajak yang dikenakan saat membeli makanan, obat-obatan, buku dan lain sebagainya. Rakyat Indonesia saat ini dan generasi yang akan datang akan terus mengeluarkan biaya untuk menanggung nilai korupsi yang semestinya menjadi kewajiban koruptor.

 

Berdasarkan dari hasil riset Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM, korupsi di sektor transportasi contohnya, dengan kerugian yang ditanggung masyarakat sebesar Rp 3,9 M, koruptor hanya mendapat hukuman finansial sebesar Rp 2,6 M (atau 66,6% dari yang dirugikan) padahal biaya sosial yang ditanggung rakyat mencapai Rp 9,7 M. Di sektor kehutanan, karena adanya korupsi maka sebesar Rp 10,2 M, biaya yang harus kita tanggung sebanyak Rp 923,2 M (sekitar 9.000%). Sementara hukuman yang harus dibayar koruptor hanya Rp 1,7 M saja.

 

Pasca reformasi, pemerintah telah menyiapkan kebijakan untuk berperang melawan korupsi yakni

a)dengan menerapkan reformasi birokrasi (2003),

b)pembentukan KPK (2004),

c)pembentukan PPATK (2005),

d)menerapkan UU Anti Korupsi (1999 dan 2001)

e)dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.

 

Dalam instruksi terbaru tersebut, terdapat 31 aksi pemberantasan korupsi mulai dari urusan perijinan, perpajakan, sumber daya alam dan energi, transparansi penganggaran dan pendapatan negara, pengadaan barang dan jasa, ekspor dan impor, hingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang sitaan dan hasil tipikor. Instruksi tersebut berlaku bagi kementerian/lembaga hingga gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia.

 

Usaha yang dilakukan untuk memberangus korupsi hanya dilakukan oleh sebagian kelompok saja. Penegak hukum punya ranahnya di sisi penegakan hukum terhadap koruptor bisa berkolaborasi dengan guru dan dosen yang memiliki kesempatan memberi penjelasan dampak korupsi kepada muridnya. Ahli IT yang bisa menciptakan aplikasi/sistem inovatif agar korupsi cepat terdeteksi, dan sebagainya.

 

Jika semua pihak turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi maka hak-hak warga negara dapat tercapai seperti hak untuk menikmati beras yang berkualitas dengan harga terjangkau, pendidikan yang layak, jalan yang mulus, transportasi publik yang nyaman, taman yang asik untuk bermain, wifi gratis yang kencang, dan sebagainya.