kebijakan orde lama fan orde baru

Orde LamaPada masa orde lama, kesadaran politik masyarakat masih begitu rendah. Awal kemerdekaan diwarnai oleh berbagai paham atau ideology yang masuk ke dalam ruang gerak politik nasional yang mencoba mendapatkan tempat di hati masyarakat, seperti Partai Komunis Indonesia, PNI, NU-Masyumi, dan lain-lain. Di satu sisi, kondisi ekonomi Indonesia pun begitu terpuruk, inflasi begitu tinggi yang menyebabkan daya beli masyarakat begitu rendah, harga barang dan kebutuhan melonjak drastic. Begitu banyak upaya pemerintah untuk memperbaiki keadaan sehingga pada tahun 1959 pemerintah melakukan devaluasi atau penurunan nilai mata uang. Hal tersebut juga akibat dari Dekrit Presiden pada Juli tahun 1959 yang mana segala hal diatur oleh pemerintah.
Berbagai kebijakan dibuat termasuk keputusan sepihak membubarkan Uni Indonesia-Belanda yang menyebabkan pengusaha-pengusaha asal Belanda menjual perusahaannya sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih. Alhasil, pengusaha luar negerilah yang melakukannya sehingga banyak sekali kekayaan alam Indonesia yang justru dikuasi asing. Itulah masa dimana Indonesia sedang mencari identitasnya, sehingga wajar saja ketika itu kondisi politik bangsa masih carut marut.
2. Orde BaruSetelah Soekarno lengser, meski banyak perdebatan yang mempertanyakan intervensi Soeharto alam menjatuhkan Soeharto. Namun di luar itu, presiden Soekarno adalah pahlawan yang telah berhasil mempersatukan nusantara. Sementara itu, Soeharto tetap pribumi yang berhasil menduduki kursi kepresidenan dan hanya menginginkan Indonesia sejahtera. Pada masa orde baru, PKI resmi dibubarkan. Soeharto melarang segala bentuk komunisme. Inilah pula yang menjadi pembeda pemikiran Soekarno dan Soeharto.
Jika Soekarno berpikir untuk merangkul kelompok Komunis selama mereka tidak melakukan hal yang menyimpang untuk persatuan Indonesia, berbeda dengan Soeharto. Hal ini pula lah yang menjadi boomerang hingga akhirnya Soekarno jatuh. Pada masa awal orde baru, kondisi politik Indonesia belum begitu baik. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintahan Soeharto menjalankan kebijakan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), pembangunan infrastruktur terjadi secara besar-besaran. Sayangnya hal tersebut dilakukan dengan melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap Sumber Daya Alam Indonesia tanpa pembangunan yang merata. Selain itu pula, banyak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme pada hampir kebanyakan sector di pemerintahan.