apa saja yang harus dilakukan daerah dalam hal pemekaran daerah menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 1999? Tolong DiJawab

a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurutUndang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerahuntuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuklebih menekankan pada prinsip-prinsip demokra-si, peran-sertamasyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dankeanekaragaman Daerah;
c. bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupundi luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlumenyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenanganyang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secaraproporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, danpemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusatdan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-sertamasyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan RepublikIndonesia;
d. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokPemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) tidak sesuai lagi denganprinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan,sehingga perlu diganti;
e. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran NegaraNomor 3153) yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dankedudukan pemerintahan Desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-UndangDasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usulDaerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti;
f. bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan Undang-undang mengenaiPemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Undang-undangNomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Sampai situ saja yah makasih