sebutkan syarat syarat dilakukannya amandemen!

Usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
Untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
Putusan untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Menurut pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara singkat sebagai berikut:

1. Usul perubahan pasal2 diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yg memuat bagian yg diubah berserta alasannya.

2. Sidang MPR utk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.

3. Putusan utk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR.

4. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan.